Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjalani kesehariannya di tengah masyarakat. Turun langsung ke lapangan mengecek berbagai proyek, bertemu dengan masyarakat, melakukan sidak yang diberi istilah blusukan. Dianggap tak efektif, Jokowi malah diminta menghentikan sementara blusukannya.
"Sudah cukup blusukannya. Stop blusukan dulu deh. Dia memang tipenya di lapangan tapi perlu mengejar target prioritas dulu supaya rencana besar itu bisa direalisasikan," kata pengamat perkotaan, Yayat Supriatna saat berbincang dengan detikcom, Minggu (21/7/2013).
Menurut Yayat, intensitas blusukan Jokowi sudah saatnya dikurangi. Sebagai pemangku kebijakan Jokowi menurut Yayat harus memprioritaskan koordinasi dengan jajaran SKPD. Koordinasi ditingkat SKPD tersebut dibutuhkan untuk memudahkan segala program pemerintahan berjalan secara simultan dan selesai tepat waktu.
"Jangan sampai masyarakat melihat semua rencana yang digelontorkan Jokowi hanya sebatas wacana dan rencana saja. Tapi realisasinya mandek di jajarannya,"
Jokowi juga diminta menjalin hubungan baik dengan anggota DPRD DKI. Sebab dewan menjadi pengawas kinerja Pemprob DKI.
Selisih paham Pemprov dengan DPRD terkait sejumlah persoalan seperti KJS dan tarif angkuta, kata Yayat perlu diselesaikan. Urusan politik lanjut dia tak boleh menghambat rencana pembangunan kota.
"Jangan sampai pembangunannya diganggu hal politis yang hanya sekedar mencari sensasi saja," tutur pengajar Universitas Trisakti ini.
Tak hanya itu, menurutnya bukan tidak mungkin blusukan justru membuat bisikan masyarakat agar DKI 1 ini maju di Pilpres 2014 malah semakin kencang, Padahal, permasalah di Jakarta masih sangat banyak dan menunggu untuk diselesaikan. Tentu hal tersebut semakin membiaskan fungsi blusukan Jokowi selama ini.
"Lebih bagus koordinasi dan evaluasi internal. Dia bisa tergoda dengan eforia hasil poling. Daripada nanti tergoda untuk nyapres, lebih baik konsolidasi kedalam. Apakah targetnya efektif atau gak? Jangan sampai banyak anggaran yang tidak terserap," kritik Yayat.
Hampir setiap hari Jokowi berkunjung ke pemukiman warga. Alasannya ingin mengetahui langsung kondisi di lapangan. Sekali perjalanan saat melihat pengerjaan waduk Pluit, saat ditanya wartawan agendanya mengunjungi waduk tersebut, Jokowi mengatakan jika kedatangannya untuk melihat kinerja para pekerja dilapangan.
"Ya kan mereka juga harus diperlihatkan kalau kita memperhatikan dan dipantau pekerjaannya," kata Jokowi di Waduk Pluit, Senin (3/6/2013).
Ramadan pertamanya sebagai Gubernur DKI pun ia memilih 'ngabuburit' dengan cara blusukan ke beberapa lokasi. Mulai dari Waduk Pluit Jakarta Utara, lokasi bekas kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, h\ingga 'calon' Kampung Deret di kawasan Kampung Kali Mati, Karet Tengsin, Jakarta Pusat.
FITRA: Anggaran Blusukan Jokowi-Ahok Tahun 2013 Rp 26,6 M
Blusukan jadi pembeda antara Joko Widodo dengan kepala daerah lainnya. Ternyata anggaran blusukan ini tak sedikit.Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) merilis anggaran blusukan Jokowi di tahun 2013 mencapai Rp 26,6 miliar
"Anggaran blusukan Jokowi atau belanja penunjang operasional tahun 2013 sebesar Rp 26,670 miliar per tahun," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, Sabtu (20/7/2013) malam.
Jika dijabarkan lebih rinci, per harinya anggaran blusukan Jokowi-Ahok mencapai Rp 74 juta. Itu artinya Jokowi dan Ahok masing-masing mendapat alokasi anggaran Rp 37 juta.
Anggaran tersebut lanjut Uchok, diambil dari belanja penunjang operasional APBD 2013. Anggaran penunjang operasional ini lebih besar dibanding era Fauzi Bowo.
"Anggaran blusukan Foke pada tahun 2012 hanya sebesar Rp 17,640 miliar," sebutnya.
Uchok mengkritik besarnya anggaran yang tidak diikuti dengan hasil dari kunjungan lapangan. Uchok menganggap blusukan Jokowi hanya sekadar menghabiskan anggaran.
"Untuk membenahi Jakarta bukan dengan cara blusukan, tetapi dengan benahi itu birokrasi, tata dengan baik para aparat birokrasi, dan ajarkan aparat Pemda itu melayani rakyat dengan Tulus, tanpa embel-embel apapun termasuk melakukan pungli kepada rakyat," kritiknya sinis.
Blusukan Jokowi Dikritik, Apa Kabar Anggaran Operasional Gubernur Lain?
"Bagi sosiolog apa yang dilakukan Jokowi itu sangat disenangi masyarakat, dia juga pemimpin yang langsung menyapa masyarakat," kata Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar saat berbincang dengan detikcom, saat berbincang dengan detikcom, Senin (22/7/2013).
Menurutnya, anggaran blusukan Jokowi diangap realistis. Hal ini juga sudah diperlihatkan oleh Jokowi sendiri yang hampir tiap hari blusukan ke kampung-kampung. Musnis menambahkan, tiap Gubernur mempunyai anggara operasional.
"Sekarang apa kabar operasional Gubernur daerah lain? da tidak yang blusukan kayak dia, malahan ada yang tidak pernah terjun ke masyarakat," tuturnya.A
Musni menjabarkan, APBD blusukan Jokowi juga tidak melanggar hukum. Alasannya, APBD Itu adalah anggaran resmi dari pemerintah.
"Kecuali kalau anggaran itu dikorupsi, itu baru salah," ucapnya.
Blusukan Jokowi selama ini memang tak banyak menggunakan protokoler. Bahkan, tak jarang aksi blusukan Jokowi tanpa pengawalan voorijder.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.
Ini Jawaban Jokowi Soal Tudingan Blusukan Boros Anggaran
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjawab tudingan blusukan yang dilakukannya boros anggaran. Anggaran untuk blusukan lebih banyak digunakan untuk program-program sosial.
Jokowi mengakui memang ada dana operasional yang dianggarkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Namun dana operasional itu tak sepenuhnya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan blusukan.
"Dana operasional itu memang ada, tapi nggak langsung habis, separuhnya aja nggak habis," kata Jokowi usai menyapa warga di sekitar rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Eks wali kota Solo ini juga mengakui jumlah dana operasional itu mencapai Rp 34 juta per hari. "Ya itu memang benar, tapi saya nggak pernah pegang uangnya. Ya dana-dana itu untuk dana sosial, kalau ada gesekan warga, kebakaran," paparnya.
Lalu bagaimana dengan aksi bagi-bagi buku yang kerap dilakukan Jokowi saat blusukan?
"Itu dananya dari CSR," jawab Jokowi.
Jokowi menolak untuk berhenti blusukan. Menurut dia, blusukan perlu dilakukan untuk mengontrol program kerja yang sudah dilakukan. Jika tidak dilakukan blusukan, maka bisa jadi pengerjaan suatu program tak sesuai dengan yang dilaporkan oleh anak buah.
"Blusukan fungsinya sebagai manajemen kontrol pengawasan, nggak ada yang lain. Kalau nggak ada manajemen kontrol terus gimana?" ujar pria 52 tahun ini.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.
total komentar :
|
