Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengatakan, fungsi kedua sistem tersebut sama saja, yaitu untuk menahan konsumsi BBM subsidi.
"Sama saja, kedua-duanya tujuannya agar jumlah volume dan pembelian BBM subsidi bisa tercatat jelas, selama ini sering data tidak akurat, kalau non tunai kerjasama sama bank dan datanya dari perbankan. Kalau RFID datanya nanti dari Pertamina dan Inti," kata Andy ketika dihubungi detikFinance, Senin (23/9/2013).
Namun Andy mengatakan, sistem RFID punya sedikit kelebihan, bila berhasil diterapkan atau dipasang di seluruh SPBU dan kendaraan bermotor.
"Kelebihannya jika pemerintah menerapkan pembatasan BBM subsidi, dengan RFID itu bisa dilakukan, misalnya satu mobil hanya boleh beli BBM subsidi sehari berapa atau sebulan berapa. Lebih dari jumlah yang ditentukan nozel di SPBU tidak akan mengeluarkan BBM subsidi," jelas Andy.
Namun Andy mengakui, sistem wajib pembelian BBM dengan carfa non tunai lebih mudah diterapkan, karena infrastrukturnya jauh lebih siap.
"Di mana ada perbankan maka non tunai ini bisa diterapkan, seperti Jabodetabek infrastrukturnya sudah lengkap tinggal diterapkan saja, di Batam juga kita (BPH Migas) pernah menguji coba sistem ini, di Bali nanti juga lebih bisa diterapkan dengan mudah," tandasnya.
Seperti diketahui, pemerintah sedang merancang sistem pembelian BBM subsidi dengan wajib non tunai artinya tidak bisa lagi membeli BBM dengan uang tunai, hanya bisa dengan voucher atau kartu e-money, sementara Pertamina dan PT Inti saat ini juga sedang menyusun sistem RFID dengan memasang RFID di 100 juta kendaraan di Indonesia yang ditargetkan Juli 2014 selesai.
sumber | oke77.blogspot.com | http://finance.detik.com/read/2013/09/23/112134/2366361/1034/beli-bensin-dilarang-pakai-uang-tunai-agar-data-konsumsi-bbm-subsidi-tercatat?f9911023
total komentar :
|